Dari MoU ke Aksi, UTM dan Pemkab Bangkalan Siapkan Program Kolaboratif
Bangkalan, 23 April 2026 — Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) bersama Pemerintah Kabupaten Bangkalan kembali memperpanjang komitmen kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang digelar di Pendopo Agung Bangkalan, Kamis (23/4/2026). Perpanjangan ini menjadi langkah strategis dalam melanjutkan sinergi yang telah terbangun sebelumnya.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Rektor UTM Prof. Safi’ beserta jajaran pimpinan universitas, termasuk para dekan, kepala biro, Direktur Pascasarjana, serta pimpinan lembaga seperti LPPM dan LPMPP. Dari pihak pemerintah daerah, hadir Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Sekretaris Daerah Ismet Efendi, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Rektor UTM menekankan bahwa kerja sama yang dijalin harus mampu melampaui tahap administratif. Ia mengingatkan bahwa MoU perlu diikuti dengan langkah nyata melalui implementasi program yang terukur dan berkelanjutan.
“Kerja sama ini harus diterjemahkan ke dalam kegiatan konkret yang bisa dirasakan manfaatnya. Jangan berhenti pada dokumen, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata,” ujarnya.
Prof. Safi’ juga menegaskan kesiapan UTM untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah melalui dukungan riset dan inovasi. Ia menyebutkan bahwa pada tahun ini UTM mengalokasikan dana riset sekitar Rp11 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program kolaboratif bersama pemerintah daerah, khususnya dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.
Mengusung semangat “Kampus Berdampak”, UTM terus mendorong agar hasil-hasil penelitian tidak hanya berhenti di ranah akademik, tetapi dapat diimplementasikan secara langsung di masyarakat. Sejak 2017, sebagian besar riset UTM telah difokuskan pada pengembangan potensi lokal Madura, seperti komoditas jagung, garam, dan rempah.
Meski demikian, ia mengakui bahwa tantangan terbesar terletak pada hilirisasi hasil riset. Banyak inovasi yang telah dihasilkan, mulai dari teknologi tepat guna hingga varietas unggul, namun belum sepenuhnya terhubung dengan dunia industri dan pasar.
“Di sinilah pentingnya peran pemerintah daerah untuk menjembatani hasil riset dengan kebutuhan industri serta membuka akses ke investor,” jelasnya.
Selain itu, Rektor juga mendorong agar proses perumusan kebijakan di daerah semakin mengedepankan pendekatan ilmiah. Keterlibatan akademisi dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan berbasis data dan memiliki dampak jangka panjang.
Sementara itu, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyambut baik perpanjangan kerja sama ini. Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Menurutnya, sinergi yang ideal adalah ketika kampus berperan sebagai penyedia kajian ilmiah dan konsep strategis, sementara pemerintah bertindak sebagai pelaksana di lapangan.
“Kami membutuhkan dukungan akademik dalam merumuskan solusi. Kampus memiliki kapasitas keilmuan, sementara kami memiliki kewenangan untuk mengeksekusi program,” ujarnya.
Namun demikian, Bupati juga mengakui masih adanya tantangan dalam internal birokrasi, terutama terkait pola kerja yang belum sepenuhnya kolaboratif. Ia menyoroti perlunya perubahan mindset agar aparatur lebih terbuka terhadap masukan dari kalangan akademisi.
Ia berharap ke depan, berbagai persoalan daerah dapat diselesaikan melalui pendekatan berbasis riset, sehingga solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Melalui perpanjangan MoU ini, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kolaborasi yang lebih terarah, khususnya dalam pemanfaatan riset, inovasi, serta pengembangan kebijakan publik. Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan.