Bersama Kemenkum Jatim, UTM Cetak Paralegal yang Kompeten dan Berintegritas

BANGKALAN – Upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum terus dilakukan Universitas Trunodjoyo Madura (UTM). Salah satunya melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal oleh Pusat Studi dan Konsultasi Bantuan Hukum dan Syariah (PSKBHS), Fakultas Keislaman UTM, yang diikuti 48 peserta.
Mengangkat tema “Mewujudkan Paralegal Kompeten dan Berintegritas untuk Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat”, kegiatan ini berlangsung di Gedung Rektorat UTM lantai 9, Jumat (20/11/2026). Pelatihan tersebut merupakan program bersertifikat resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Kegiatan ini menjadi langkah penting UTM dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan keterampilan dasar di bidang bantuan hukum. Tidak hanya mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Syariah, pelatihan ini juga melibatkan peserta dari sejumlah lembaga dan komunitas hukum di wilayah sekitar Bangkalan.
Ketua PSKBHS Fakultas Keislaman UTM, Dr. Adiyono, S.H.I., M.H.I., mengungkapkan bahwa penyelenggaraan tahun ini memiliki keistimewaan karena untuk pertama kalinya dilaksanakan secara mandiri oleh PSKBHS. Sebelumnya, kegiatan pendidikan paralegal dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum UIN Madura.
Menurut Adiyono, pelatihan dirancang tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga menekankan pengalaman langsung melalui tahapan aktualisasi selama tiga bulan setelah pelatihan intensif tiga hari.
Para peserta akan memperoleh kesempatan mengimplementasikan pengetahuan yang didapat melalui kegiatan magang di sejumlah lembaga, di antaranya lembaga bantuan hukum, pengadilan agama, kantor notaris, dan koperasi. Hasil praktik tersebut selanjutnya menjadi bahan pelaporan kepada BPHN untuk proses penilaian dan penerbitan sertifikasi paralegal.
Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut secara maksimal sehingga mampu menjadi tenaga paralegal yang kompeten dan siap berkontribusi di tengah masyarakat. Bahkan, peserta diharapkan dapat berperan sebagai penggerak penyelesaian persoalan hukum secara damai di lingkungan desa masing-masing.
Rektor UTM Prof. Dr. Safi’, S.H., M.H., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menilai keberadaan paralegal memiliki arti penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Sebab, tidak semua warga memahami persoalan hukum yang dihadapi maupun langkah yang harus ditempuh ketika berhadapan dengan permasalahan hukum.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ilmu pengetahuan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Karena itu, keberadaan unit bantuan hukum di lingkungan UTM perlu terus diperkuat melalui sinergi dan kolaborasi.
Rektor juga mendorong PSKBHS Fakultas Keislaman dan Klinik Konsultasi Bantuan Hukum (KKBH) Fakultas Hukum untuk saling mendukung dalam mengoptimalkan pelayanan dan pendampingan hukum. Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan bantuan hukum UTM.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Dr. Saiful Sahri, A.Md.IP., S.Sos., M.H., menegaskan bahwa paralegal merupakan bagian penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Keberadaan mereka diharapkan mampu membantu warga memperoleh informasi, konsultasi, serta fasilitasi penyelesaian persoalan hukum sesuai dengan kewenangannya.
Ia mengingatkan bahwa paralegal bukan aparat penegak hukum. Perannya lebih diarahkan pada pemberian informasi dan konsultasi hukum serta membantu proses mediasi terhadap persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat, termasuk di tingkat desa dan keluarga.
Saiful juga menekankan bahwa menjadi paralegal membutuhkan komitmen untuk melayani. Menurutnya, kemampuan yang diperoleh selama pelatihan harus diwujudkan melalui kepedulian sosial dan kesediaan membantu masyarakat yang membutuhkan akses terhadap informasi hukum.
“Jangan hanya melihat kegiatan ini sebagai pelatihan selama tiga hari. Ilmu yang diperoleh harus dipraktikkan melalui aktualisasi. Yang terpenting, paralegal harus memiliki kepedulian dan jiwa melayani masyarakat,” pesannya kepada peserta.
Melalui kegiatan ini, UTM berharap lahir paralegal yang tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta membantu membuka akses keadilan hingga ke tingkat desa.
Penyelenggaraan pendidikan paralegal tersebut sekaligus menjadi wujud kontribusi UTM dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, melalui penguatan literasi dan pelayanan bantuan hukum yang lebih dekat dengan kebutuhan warga.